PEMERINTAHAN ACEH PUNCAK INDEKS INTEGRITAS KPK, PAPUA DI TEMPAT TERAKHIR

PEMERINTAHAN ACEH PUNCAK INDEKS INTEGRITAS KPK, PAPUA DI TEMPAT TERAKHIR

Pemerintah Aceh dilaporkan telah menerima nilai tertinggi dalam Indeks Evaluasi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017, sementara pemerintahan Papua berada di peringkat paling bawah dalam survei.

Evaluasi regional lembaga negara dioperasikan pada skala 0 hingga 100, menurut kepala penelitian dan pengembangan KPK Wawan Wardiana.

Survei dilakukan di 36 kementerian, departemen negara bagian dan pemerintah daerah.

Wawan Wardiana menjelaskan bahwa peringkat tinggi menunjukkan kemungkinan korupsi yang lebih rendah, di samping sistem yang kuat yang membatasi dan mencegah korupsi.

Responden baik eksternal maupun internal pada survei 2017 dievaluasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam budaya anti-birokrasi, pengelolaan anggaran negara, serta penanganan sumber daya manusia.

Sebanyak 2.084 responden internal yang terdiri dari pejabat negara dan staf administrasi dan 2142 responden eksternal, yang terdiri dari pelanggan layanan negara, berpartisipasi dalam survei.

Pemerintahan Aceh adalah lembaga dengan peringkat tertinggi dalam survei 2017, dengan skor 77,39. Sebaliknya, pemerintah Papua termasuk di antara responden terendah dengan skor 52,91, kata Wawan di Jakarta pada hari Rabu, 21 November 2018, sebagaimana dtertulis dalam keterangan, menambahkan bahwa skor rata-rata adalah 66.

Lembaga berperingkat tinggi lainnya termasuk pemerintahan Bandung di Jawa Barat dengan skor 77,15, Direktorat Bea dan Cukai dengan 76,54, Kementerian Kesehatan dengan 74,93, administrasi Madiun di Jawa Timur dengan 74,15 dan Kementerian Perhubungan dengan 73,4.

Sementara itu, di antara lembaga-lembaga peringkat terendah termasuk pemerintahan Maluku Utara dengan skor 55,29, Polisi Nasional dengan 54,01, administrasi Banten di Jawa Barat dengan 57,64, administrasi Bengkulu dengan 58,58 dan administrasi Papua Barat dengan 59,1.

Namun, Wawan Wardiana mencatat bahwa skor mendekati 100 tidak menjamin lembaga yang sepenuhnya bebas korupsi.

Skor tinggi tidak selalu menunjukkan lembaga yang benar-benar bebas korupsi. Seperti yang kita semua ketahui, bahkan sistem yang paling bodoh pun memiliki celah yang bisa disalahgunakan oleh para penjahat, katanya.