KPK : HANYA 891 DARI 2.357 PEJABAT KORUP YANG DI BERHENTIKAN

KPK : HANYA 891 DARI 2.357 PEJABAT KORUP YANG DI BERHENTIKAN

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkritik pemecatan pegawai negeri sipil yang dihukum karena korupsi lambat.

Mengutip data dari Badan Layanan Sipil Nasional (BKN), juru bicara KPK Bapak Febri Diansyah mengatakan hanya 891 dari total 2.357 pegawai negeri sipil yang telah dipecat dari jabatannya, meskipun faktanya semua pemecatan seharusnya sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun 2018.

Kami menerima informasi dari BKN tentang proses pemberhentian yang lamban. Keengganan dan keragu-raguan oleh pengawas pegawai negeri ini dan beberapa hal lainnya telah menyebabkan penundaan, kata Febri Diansyah pada hari Senin, 28 Januari 2019 seperti pernyataan yang tertulis.

Kami menyesalkan kurangnya komitmen pengawas ini, baik di pemerintahan nasional atau regional, untuk bermain sesuai aturan, tambahnya.

Menurut Febri Diansyah, 49 pejabat dari total 98 pegawai negeri sipil korup lembaga negara di tingkat nasional diberhentikan.

Pada bulan September tahun 2018, BKN memberi nama Sumatera Utara provinsi dengan jumlah pegawai negeri sipil terbesar yang dihukum karena korupsi, dengan 298 pegawai negeri sipil. Sebelas persen bekerja untuk pemerintah provinsi, sedangkan sisanya bekerja di tingkat kabupaten atau kota.

Jawa Barat berada di urutan kedua, dengan 193 pegawai negeri terlibat dalam kasus korupsi, diikuti oleh Riau, Nusa Tenggara Timur dan Papua, dengan 190, 183 dan 146 pejabat masing-masing dihukum karena korupsi.